Usaha mikro, kecil dan menengah atau biasa disebut dengan UKM atau UMKM dari dahulu kala selalu menjadi pembicaraan yang tidak ada habisnya. Bukan hanya pemerintah, para pegiat sosial, akademisi dan pemerhati masyarakat lainnya juga selalu membicarakannya di berbagai ranah media. Namun pada dataran praktis, realisasinya hampir selalu gagal.

Topik UMKM yang selalu digulirkan seakan menjadi kalimat ampuh untuk semua kalangan. Hal ini wajar, mengingat peranserta dalam peningkatan ekonomi nasional terbilang sangat berpengaruh besar. Dari sisi PDB (pendapatan domestic bruto) hingga penyerapan tenaga kerja lokal sangat positif untuk ekonomi nasional. Banyak program juga telah digulirkan oleh pemerintah, seperti mekanisme penyaluran kredit untuk memperkuat permodalan dalam bentuk KUR (kredit usaha rakyat) hingga dana bergulir. Namun kesemuanya menurut hemat penulis sampai saat ini belum efektif dan menunjukkan hasil positif.

Di sisi lain, pada musim pandemi seperti ini, UMKM kembali menjadi topik hangat. Mengingat ketahanan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh UMKM. Dari berbagai krisis ekonomi yang melanda berulang-ulang di Indonesia, bahkan di Negara lain, UMKM terbukti selalu menunjukkan ketangguhannya. Lalu timbul pertanyaan, adakah jalan lain yang efektif untuk menjadikan UMKM naik kelas, atau lebih besar skalanya dari yang ada sebelumnya? Inilah yang akan coba penulis bahas.

Mengetahui Indikator UMKM Naik Kelas

Dari berbagai tulisan yang ada, rata-rata yang dijadikan indikator bahwa UMKM naik kelas adalah;

1. Total penjualan (omset) dan asset yang dimiliki tercatat meningkat
2. Usaha yang sebelumnya berbasis keluarga meningkat menjadi badan usaha formal
3. Adanya peningkatan jumlah karyawan
4. Peningkatan jumlah pelanggan dan konsumen
5. Adanya program pengembangan untuk sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya
6. Peningkatan kapasitas produksi setiap tahun
7. Adanya pengelolaan administratif bisnis dalam bentuk tercatat
8. Mampu mengakses permodalan dari lembaga keuangan hingga perbankan

Langkah Yang Selalu Didengungkan

Untuk menaikkan level usaha UMKM ini di awal tahun pemerintah telah menyiapkan lima langkah strategis. Kelima langkah tersebut adalah;

1. Memperbesar akses pasar baik dalam negeri maupun eksport. Dengan program ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas
2. Meningkatkan produksi dan inovasi dari barang yang diproduksi.
3. Menyediakan dukungan pembiayaan untuk permodalan dan investasi.
4. Penyusunan program pengembangan kapasitas manajemen dan usaha.
5. Mempermudah kesempatan untuk berusaha.

Menilik program yang kelihatan luar biasa ini tentunya para pelaku UMKM semakin optimis. Namun kenyataannya yang terjadi nampaknya tidak semudah ketika menyusun program tersebut. Banyak program pemerintah yang telah penulis ikuti baik sebagai peserta maupun narasumber di suatu waktu, namun kenyataannya, dari keseluruhan peserta tidak banyak yang mampu menyerap dan menerapkan hasil dari program-program tersebut. Contoh nyata, dana bergulir yang dikelola LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Kementrian Koperasi dan UKM di akhir April lalu penyerapannya belum mencapai 50%. Bahkan mungkin sampai bulan ini hampir tidak ada perkembangan penyaluran terhadap UMKM sama sekali. Dari anggaran 1,8 trilyun diakhir april baru terserap sekitar 350an milyard saja.

Penggunaan Teknologi Informasi dan Kemasan Produk Sebagai Jawaban

Dari analisa penulis, program yang digulirkan pemerintah banyak berkisar di pusaran permasalahan permodalan. Ini memang benar dan sudah dari dahulu kala selalu begitu. Penulis merasa, bahwa ini tidak cukup untuk dibicarakan saja, aksi nyata harus segera diwujudkan, seperti mempermudah akses dana bergulir. Langkah apa yang dapat mempermudah UMKM untuk itu jelas sangat dibutuhkan oleh para pelaku.

Apabila masalah permodalan ini sudah terpecahkan dengan baik, maka pengembangan kapasitas SDM harus difokuskan pada pemahaman tentang penggunaan sarana teknologi informasi. Khususnya dalam pemasaran dan pelayanan, seperti pelatihan pembuatan website, penggunaan media sosial, bantuan sambungan internet, hingga pelatihan teknis pelayanan melalui media chating. Kaitannya dengan kualitas produk, kemudahan akses sertifikasi baik BPOM maupun halal MUI saja penulis rasa juga tidak cukup. Hal ini harus dibarengi dengan branding yang kuat melalui produk yang ada. Jawaban utama dalam hal ini adalah pembuatan kemasan yang menarik. Apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen dapat dimuat secara detail dalam kemasan produk yang dujual UMKM.

Hal yang tak kalah krusial lagi dalam kontek pengemasan adalah mahalnya biaya produksi kemasan. Tentu hal ini harus menjadi perhatian semua pihak terutama pemerintah. Untuk masalah ini, akan penulis lanjutkan pada edisi berikutnya… bersambung sampai jumpa!